AsahanTV I Kisaran – Persoalan belum dikembalikannya sertifikat tanah milik nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kisaran, Kabupaten Asahan, meskipun pinjaman telah dinyatakan lunas, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi H. Amro, M.Si.
Keluhan tersebut disampaikan Suherman, warga Desa Sijabut, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, kepada tokoh muda Asahan, Muhammad Syafi’i, S.H. Suherman mengadukan bahwa sertifikat tanah milik orang tuanya, Satini, yang dijadikan agunan pinjaman di BRI Cabang Kisaran, hingga kini belum dikembalikan meskipun seluruh cicilan telah dilunasi pada 4 September 2026.
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Muhammad Syafi’i, S.H., langsung melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen BRI Cabang Kisaran guna meminta penjelasan sekaligus mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan.
Menanggapi hal itu, Misdi selaku Manager BRI menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan.
Tidak berhenti sampai di situ, Muhammad Syafi’i juga menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi XI DPR RI agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut di tingkat pusat.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi H. Amro, M.Si., saat dimintai tanggapan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan di lingkungan perbankan, khususnya BRI.
“Iya, Dinda. Kirim semua masalah yang ada di Bank BRI, dan sekalian sama kontak WhatsApp Pinca BRI Kisaran,” demikian tanggapan H. Fauzi H. Amro.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk perhatian DPR RI terhadap pengaduan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian.
Sementara itu, Muhammad Syafi’i berharap pihak BRI Cabang Kisaran segera memberikan kejelasan dan mengembalikan sertifikat tanah milik nasabah, mengingat kewajiban pinjaman telah dilunasi.
Ia juga meminta agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menjadi perhatian serius manajemen BRI, sehingga hak-hak nasabah dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran justru harus kesulitan mendapatkan kembali hak miliknya. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan secara baik dan profesional,” tutup Muhammad Syafi’i, S.H. (Red)